BANJIR di Palembang kini bukan lagi peristiwa yang mengejutkan, banjir datang dengan pola yang semakin mudah dikenali, hujan turun, genangan muncul, lalu perlahan surut. Namun yang tidak ikut surut adalah pertanyaan yang terus berulang, apakah kota ini benar-benar sedang keluar dari masalah, atau hanya mengelola dampaknya dari waktu ke waktu?
Dalam beberapa waktu terakhir, Pemerintah Kota Palembang menunjukkan respons yang cepat. Sebelas titik banjir ditetapkan sebagai prioritas penanganan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) bergerak di lapangan, melakukan normalisasi saluran, mengeruk sedimentasi, memperbaiki kolam retensi, hingga menyiagakan pompa di titik-titik rawan. Bahkan, pola kerja responsif diterapkan dengan menurunkan tim hingga malam hari saat genangan mulai muncul.
Dalam kunjungannya ke sejumlah lokasi terdampak, Jumat (24/4/2026), Wali Kota Palembang Ratu Dewa, menegaskan penanganan banjir harus dilakukan secara cepat, terukur, dan berkelanjutan agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.
Penegasan ini memperlihatkan kesadaran pemerintah terhadap urgensi persoalan sekaligus tuntutan publik akan solusi yang nyata.
Di sisi teknis, Kepala Dinas PU PR Kota Palembang, Yudha, juga mengakui persoalan banjir tidak sederhana, Ia menyebutkan adanya kombinasi faktor internal seperti kapasitas drainase yang menurun akibat sedimentasi dan sampah, serta faktor eksternal berupa pasang Sungai Musi dan curah hujan yang tinggi.
“Karakteristik banjir di Palembang memang kompleks,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya, pola kerja kini dibuat lebih sigap.
“Begitu air mulai naik, tim langsung bergerak di lapangan.”
Pengakuan ini penting, ia menunjukkan bahwa pemerintah memahami banjir bukan cuma persoalan teknis biasa.
Namun ruang refleksi mulai terbuka, jika persoalannya kompleks, maka apakah pendekatan yang dilakukan sudah cukup menjangkau seluruh akar masalah?
Pendekatan berbasis titik dengan menetapkan sebelas lokasi prioritas, memang menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.
Genangan harus segera diatasi, mobilitas warga harus dipulihkan, dan aktivitas ekonomi tidak boleh terhenti terlalu lama. Dalam konteks ini, kecepatan menjadi kunci.
Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Ia cenderung melihat banjir sebagai persoalan yang terpisah-pisah, padahal dalam kenyataannya, banjir adalah fenomena yang saling terhubung dalam satu sistem kota.
Di luar pendekatan pemerintah, sebelumnya suara lain muncul dari masyarakat sipil, dalam momentum Hari Bumi 2026, aliansi lingkungan di Sumatera Selatan menyuarakan pandangan yang lebih mendasar.
Mereka menilai banjir yang terus berulang bukan lagi kejadian insidental, melainkan tanda dari krisis ekologis yang berkembang secara sistemik.
Data Walhi yang mereka sampaikan tidak ringan, sejak Januari hingga April 2026, tercatat 17 kali peristiwa banjir di berbagai wilayah kota. Selain itu, mereka juga menyoroti perubahan lanskap lingkungan, ratusan sungai disebut telah hilang.
Sementara kawasan rawa sebagai daerah resapan air terus menyusut. Dalam perspektif ini, banjir tidak hanya dipicu oleh hujan, tetapi juga oleh berkurangnya ruang alami yang selama ini menjadi tempat air mengalir dan meresap.
“Ini bukan kejadian insidental, tetapi krisis ekologis yang bersifat sistemik,” menjadi salah satu penegasan dalam aksi tersebut.
Momen ini memperlihatkan dua cara pandang yang berjalan beriringan, tapi berbeda fokus.
Pemerintah berbicara tentang kecepatan penanganan dan efektivitas teknis, sementara masyarakat sipil berbicara tentang akar persoalan yang lebih dalam, yaitu tata ruang, kerusakan lingkungan, dan daya dukung kota yang terus menurun.
Keduanya tidak saling meniadakan. Justru sebaliknya, keduanya memperlihatkan banjir di Palembang adalah persoalan multidimensi yang tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal.
Pendekatan teknis yang dilakukan pemerintah sangat penting untuk jangka pendek. Tanpa itu, dampak banjir akan jauh lebih besar.
Namun, pendekatan ini berisiko menjadi reaktif jika tidak diiringi dengan perubahan yang lebih mendasar.
Sebaliknya, pendekatan ekologis yang disuarakan oleh aliansi masyarakat sipil menawarkan perspektif jangka panjang.
Mereka mendorong pemulihan fungsi rawa, penyediaan ruang terbuka hijau minimal, perbaikan sistem drainase secara menyeluruh, hingga peninjauan terhadap pembangunan yang dinilai menutup kawasan resapan air.
Titik temu
Langkah-langkah ini tidak sederhana lantaran masalah soal penanganan banjir ini membutuhkan waktu, komitmen, serta keberanian dalam mengambil kebijakan yang seringkali tidak populer.
Sebelas titik banjir yang kini menjadi prioritas sesungguhnya adalah gejala yang tampak di permukaan. Ia penting untuk ditangani, tetapi bukan satu-satunya yang perlu diperbaiki. Di balik titik-titik itu, ada sistem yang lebih besar yang sedang mengalami tekanan.
Kota yang kehilangan ruang resapan akan selalu menghadapi risiko banjir, sebaik apa pun sistem drainase yang dimiliki.
Infrastruktur buatan memiliki batas kapasitas, pasalnya ketika curah hujan tinggi bertemu dengan ruang air yang menyempit, maka kelebihan air akan mencari jalannya sendiri.
Dan seringkali, jalur itu adalah jalan raya dan permukiman.
Dalam konteks ini, pengakuan pemerintah tentang kompleksitas banjir sebenarnya dapat menjadi titik temu. Jika persoalan ini memang kompleks, maka solusinya pun tidak bisa tunggal. Artinya, selain memperkuat infrastruktur, kota juga perlu memulihkan keseimbangan ekologisnya.
Upaya kolaboratif yang mulai dibangun melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi menunjukkan arah menuju pendekatan yang lebih terpadu.
Program pengendalian banjir berbasis sistem sungai, normalisasi kolam retensi, serta penguatan infrastruktur menjadi bagian dari langkah jangka panjang yang direncanakan.
Namun, keberhasilan dari semua itu akan sangat ditentukan dengan melakukan konsistensi implementasi dan keberanian dalam mengambil keputusan strategis, terutama dalam hal penataan ruang dan pengendalian pembangunan.
Pada akhirnya, banjir di Palembang bukan hanya persoalan teknis yang bisa diselesaikan dengan pengerukan atau pompa.
Banjir adalah cerminan dari hubungan antara kota dan lingkungannya.
Ketika hubungan itu tidak seimbang, maka banjir menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Pemerintah telah menunjukkan gerak cepat. Masyarakat sipil telah menyuarakan peringatan.
Jadi keduanya, jika dipertemukan, justru bisa menjadi kekuatan untuk keluar dari siklus ini.
Namun jika berjalan sendiri-sendiri, maka yang tersisa hanyalah pola yang berulang.
Hujan datang, banjir terjadi, penanganan dilakukan, lalu semuanya kembali seperti semula hingga kejadian berikutnya.
Dan ketika itu terjadi, pertanyaan yang sama akan kembali muncul, apakah ini benar-benar solusi, atau sekadar ilusi penanganan? (***)
