BERITAPRESS.ID, PALEMBANG | Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan penguatan ketahanan pangan daerah harus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Perum Bulog. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Pimwil Bulog Kanwil Sumsel–Babel di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (23/2/2026).
Menurut Deru, kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga BUMD sangat penting untuk memastikan distribusi dan penyerapan komoditas pangan berjalan efektif serta berdampak terhadap perekonomian daerah.
Ia mendorong agar program penyaluran beras bagi ASN tidak hanya menjadi rutinitas distribusi, tetapi mampu membentuk ekosistem ekonomi baru di daerah.
“Penyaluran beras ASN harus menjadi ekosistem baru di daerah. Kita membantu serapan bersama Bulog sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas,” ujarnya.
Deru juga menekankan pentingnya penataan zonasi wilayah kerja Bulog agar selaras dengan pembagian administratif kabupaten/kota sehingga koordinasi lebih efektif.
“Bulog memang independen secara kelembagaan, tetapi tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi dengan pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, ia meminta pimpinan Bulog lebih aktif turun ke lapangan agar kebijakan yang diambil berbasis data dan kondisi riil.
“Pimwil Bulog harus lebih sering turun ke lapangan agar keputusan yang diambil objektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deru turut menyinggung konsep lumbung desa yang pernah dikembangkan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Ia juga membagikan pengalamannya saat menjabat Bupati OKU Timur dengan menerapkan konsep “lumbung tunda jual” untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Menurutnya, seluruh kebijakan sektor pangan harus bermuara pada penguatan ketahanan pangan daerah dan pengentasan kemiskinan.
“Kita bekerja sangat terikat dengan ketahanan pangan. Tujuan akhirnya adalah mengentaskan kemiskinan,” tandasnya.
Audiensi tersebut dihadiri jajaran Kanwil Bulog Sumsel–Babel serta organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (*)
