BERITAPRESS.ID, PALEMBANG| Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merencanakan program edukasi politik bagi anak SMP di Palembang, termasuk pemahaman tentang bahaya politik uang, sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu Serentak 2029.
Program ini bertujuan membentuk kesadaran politik sejak dini dan menyiapkan generasi muda sebagai pemilih yang cerdas dan berintegritas.
JPPR akan menyasar siswa SMP untuk mengenalkan konsep dasar demokrasi, prosedur pemilu, integritas politik, dan dampak pilihan politik terhadap layanan publik. Pendidikan politik ini diharapkan mampu membentengi pemilih pemula dari budaya pragmatis dan praktik politik uang yang merusak kualitas demokrasi.
Inisiatif ini dirancang JPPR dengan dukungan Pemerintah Kota Palembang. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyambut wacana ini dan menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai fondasi bagi pemilih yang memahami hak dan tanggung jawabnya.
Program masih dalam tahap perencanaan dan diharapkan dapat diterapkan di sejumlah sekolah menengah pertama di Palembang menjelang pemilu mendatang. Strategi ini menekankan pendekatan jangka panjang, karena siswa SMP saat ini akan menjadi pemilih pemula pada 2029.
Meskipun partisipasi Pilpres dan Pileg sebelumnya sempat mencapai sekitar 86 persen, JPPR menilai kualitas keterlibatan politik masih perlu diperkuat.
Banyak pemilih muda yang hadir hanya karena kewajiban administratif, bukan karena pemahaman matang terhadap politik dan konsekuensi pilihan mereka. Pendidikan politik sejak usia SMP dianggap sebagai langkah preventif untuk membangun pemilih yang kritis dan rasional.
JPPR menekankan integrasi edukasi politik dengan pembinaan kepemudaan dan pendidikan karakter yang sudah dijalankan pemerintah kota.
Materi edukasi tidak hanya fokus pada prosedur pemilu, tetapi juga mengajarkan pentingnya integritas dan menumbuhkan kesadaran akan bahaya politik uang, agar generasi muda mampu menilai tawaran pragmatis yang mungkin mereka temui di masa depan.
Penasehat JPPR, Hasan Pratama Putra, SE, dalam pertemuan dengan Walikota Palembang kemarin menekankan pentingnya program ini “Praktik politik uang merupakan salah satu faktor yang merusak kualitas demokrasi dan membentuk budaya pragmatis di kalangan pemilih muda. Pendidikan politik diarahkan untuk membangun daya kritis dan ketahanan moral generasi baru terhadap praktik tersebut.”
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menambahkan,“Output dari program ini harus konkret dan terukur, seperti meningkatnya literasi politik, menurunnya toleransi terhadap politik uang, dan meningkatnya partisipasi berkualitas, bukan sekadar angka kehadiran di TPS.”
Di tengah wacana program ini, seorang guru SMP mengungkapkan antusiasmenya “Siswa sering bertanya, ‘Apakah suara saya benar-benar penting?’ Dengan edukasi politik, mereka mulai menyadari pilihan mereka bisa memengaruhi sekolah, fasilitas publik, dan layanan sosial di Palembang.”
Cerita kecil ini menekankan pendidikan politik bukan hanya soal angka, tapi membentuk karakter pemilih cerdas yang memahami konsekuensi pilihannya.
Dengan rencana ini, JPPR berharap pendidikan politik sejak SMP dapat menjadi investasi demokrasi jangka panjang, memastikan generasi muda Palembang tidak hanya hadir di TPS, tetapi hadir sebagai pemilih cerdas dan berintegritas pada Pemilu 2029. (***)
