BERITAPRESS.ID, PALEMBANG | Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palembang di kawasan Jakabaring, Kamis (12/2/2026). Sidak ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan publik dan efektivitas sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Dalam sidak tersebut, Ratu Dewa meninjau langsung proses pelayanan serta berinteraksi dengan masyarakat yang sedang mengurus berbagai keperluan administrasi, termasuk pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang.
Wali Kota berdialog dengan warga untuk mengetahui pengalaman mereka terkait alur administrasi, kecepatan pelayanan, hingga sikap petugas di loket pelayanan. Sejumlah masukan dari masyarakat dicatat sebagai bahan evaluasi peningkatan layanan.
“Pelayanan publik harus cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat datang dengan kebutuhan yang mendesak, maka negara harus hadir dengan pelayanan yang profesional dan humanis,” ujar Ratu Dewa.
Ia menegaskan pentingnya penerapan standar pelayanan minimal, termasuk kepastian waktu layanan, transparansi prosedur, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
Selain memantau pelayanan, Ratu Dewa juga meninjau proses penataan ulang (regrouping) sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini ditempatkan dalam satu kawasan MPP. Beberapa OPD yang telah bergabung di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Sosial.
Sementara itu, sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) seperti Dukcapil, Bapenda, DLH, PUPR, serta penyuluh KB ditempatkan di kantor-kantor kecamatan.
Menurut Ratu Dewa, penggabungan layanan dalam satu lokasi bertujuan memperkuat sistem One Stop Service (OSS) sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi secara lebih mudah dan efisien.
“Dengan pola One Stop Service, proses pelayanan menjadi lebih ringkas, koordinasi antar-OPD lebih cepat, dan masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat,” katanya.
Ia menambahkan, regrouping OPD juga berdampak pada efisiensi belanja daerah. Dengan terpusatnya layanan, biaya operasional perkantoran seperti tenaga pendukung, pemeliharaan gedung, listrik, air, internet, dan kebutuhan rutin lainnya dapat ditekan.
“Pada tahap awal ini, lebih dari Rp10 miliar anggaran berhasil kita hemat,” ungkapnya.
Penghematan tersebut, lanjut Ratu Dewa, akan dialokasikan untuk program-program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu, aset-aset kantor yang tidak lagi digunakan secara optimal akan dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penataan berikutnya, aset yang tidak digunakan secara maksimal akan kita optimalkan melalui pola kerja sama yang akuntabel dan transparan untuk mendongkrak PAD,” jelasnya.
Ratu Dewa menegaskan, sidak ini merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kota Palembang untuk mendorong pelayanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel.
“Kita ingin MPP benar-benar menjadi wajah pelayanan Pemerintah Kota Palembang—cepat, transparan, profesional, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
