BERITAPRESS, ID JAKARTA/Suasana Sidang Paripurna DPD RI ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Jakarta, Rabu (14/01/2026), mendadak riuh. Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), melayangkan interupsi keras terkait arah kebijakan pembangunan di Tanah Papua.
​Dalam orasinya, Senator muda yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay ini mendesak Pemerintah Pusat khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadali untuk menghentikan rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Bumi Cendrawasih.
​PFM menegaskan bahwa aspirasi masyarakat adat Papua sudah sangat jelas: mereka tidak membutuhkan perluasan industri sawit yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat.
​”Pimpinan, saya sampaikan bahwa masyarakat adat di Papua menolak keras wacana kebun sawit. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo dan Pak Bahlil, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka!” tegas PFM di hadapan pimpinan dan anggota DPD RI.
​Ia juga menyoroti kebijakan pengiriman “Batalion Pertanian” ke Papua. Menurutnya, pendekatan keamanan dan militerisme dalam sektor pangan bukanlah jawaban atas ketertinggalan di Papua.
​”Kenapa harus didatangkan batalion pertanian? Orang Papua itu butuhnya sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara. Pendidikan dan kesehatan adalah amanat utama Otonomi Khusus (Otsus) yang harus diprioritaskan,” lanjut Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA) tersebut.
​Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyatakan akan mengakomodasi seluruh masukan dari perwakilan Papua. Ia berjanji akan membawa poin-poin keberatan tersebut dalam forum konsultasi resmi bersama Presiden.
​”Kami sedang mengatur jadwal untuk bertemu dengan Presiden guna menyampaikan aspirasi ini secara langsung dalam rapat konsultasi,” jawab Sultan singkat.
​Aksi interupsi ini menjadi sinyal kuat bahwa dinamika pembangunan di Papua masih memerlukan dialog mendalam antara pemerintah pusat dan representasi masyarakat adat di parlemen. (IB).
