BERITAPRESS, ID FAKFAK/Baru satu bulan tujuh hari menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak, Farid Fauzan Mahubessy, langsung menghadirkan sejumlah terobosan.
Dilantik oleh Bupati Fakfak Samaun Dahlan pada 27 Agustus 2025 lalu, Farid mulai fokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan berbasis digital dan tepat 3 Oktober 2025.
Ia menerapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Tidak hanya itu, ia juga mendorong hadirnya Layanan Terpadu Satu Pintu yang bekerja sama dengan Dukcapil dan Dinas Sosial.
“Layanan Terpadu Satu Pintu merupakan terobosan bersama dengan Dukcapil dan Dinas Sosial, agar masyarakat dapat memperoleh layanan secara cepat, hemat, dan tidak perlu berpindah-pindah tempat. Program ini lahir dari kepedulian terhadap masyarakat kecil yang sering terkendala biaya dan akses,” kata Farid Fauzan Mahubessy.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Fakfak, Saleh Hindom, menyebut layanan ini mempermudah masyarakat.
“Dengan adanya layanan terpadu di RSUD Fakfak, masyarakat dapat langsung mengurus KTP, KK, dan akta kelahiran, bahkan tersedia pelayanan 24 jam secara online. Melalui perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak, diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan hanya karena masalah administrasi,” ujarnya.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Dedy Imrianto Boro, juga menegaskan dukungan pihaknya terhadap layanan tersebut.
“Pelayanan jaminan kesehatan melalui rekomendasi dari Dinas Sosial telah berjalan di kantor kami. Namun, dengan adanya kebijakan berobat gratis, kami bersama RSUD berkomitmen mendekatkan layanan langsung di rumah sakit. Kami akan menempatkan staf untuk membantu masyarakat, meskipun masih ada keterbatasan sarana dan SDM,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan tugas utama Dinas Sosial sesuai Permensos 21/2019 adalah melakukan verifikasi data penerima manfaat melalui aplikasi Kemensos.
“Saat ini sistem sudah berubah dari DTKS ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (P3KE) sehingga lebih terpadu. Jika ada pemohon belum terdata, kami lakukan verifikasi dan keluarkan rekomendasi agar dapat diterbitkan kepesertaan BPJS,” tegasnya, (IB).
