BERITAPRESS.ID, PRABUMULIH | Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan kepedulian serius terhadap nasib tenaga honorer kategori R3 yang belum berhasil lulus menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera berangkat ke Jakarta pada Selasa (8/7). Misi utamanya adalah berkoordinasi langsung dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna mencari solusi konkret atas persoalan tenaga non-ASN yang belum mendapat kepastian status.
“Saya sudah perintahkan BKPSDM ke Jakarta. Kita ingin cari jalan keluar bagi para honorer R3 yang selama ini mengabdi tapi belum mendapat kepastian status. Ini soal keadilan dan kemanusiaan, bukan sekadar angka dan regulasi,”
kata Wali Kota saat ditemui di ruang kerjanya sore tadi.
Dalam pertemuan itu, BKPSDM membawa data riil mengenai jumlah dan sebaran tenaga honorer R3 di Kota Prabumulih. Selain itu, mereka juga menyampaikan sejumlah opsi solusi, termasuk kemungkinan pengangkatan PPPK dengan skema paruh waktu.
“Kalau pemerintah pusat memberi ruang untuk skema PPPK paruh waktu, itu bisa menjadi win-win solution. Mereka tetap diakui statusnya, dibayar sesuai kemampuan daerah,”
tambahnya.
Meski belum ada regulasi teknis yang mengatur tentang PPPK paruh waktu, Wali Kota menilai pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif untuk mengusulkan skema tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
Ia juga menegaskan bahwa tugas pemerintah daerah tidak hanya menjalankan aturan dari pusat, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi masyarakat, termasuk para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
“Yang bekerja untuk negara, harus diperlakukan sebagai bagian dari negara. Kita boleh patuh pada regulasi, tapi jangan kehilangan rasa kemanusiaan. Kita ingin pastikan tidak ada pengabdian yang disia-siakan,”
tegasnya.
Wali Kota yang akrab disapa Cak Arlan itu juga menyampaikan komitmennya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para honorer R3 dan memastikan adanya komunikasi terbuka dengan seluruh tenaga honorer terkait langkah-langkah yang diambil.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Prabumulih, Riza Ariansyah, menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Kota. Politisi Partai Gerindra ini berharap ada kejelasan dan solusi jangka panjang dari pemerintah pusat agar tidak ada tenaga honorer yang terpinggirkan hanya karena kendala administratif.
Hal senada juga disampaikan oleh para tenaga honorer R3 di Kota Prabumulih. Mereka menyatakan harapannya agar langkah yang ditempuh Pemkot Prabumulih dapat menghasilkan solusi yang adil dan manusiawi. Mereka juga menyampaikan komitmen untuk terus mengabdi, asalkan diberikan status dan pengakuan yang layak. (Dyan)
