BERITAPRESS.ID, OKI | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadapi tekanan fiskal berat pada tahun anggaran 2026. Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipastikan menyusut drastis sebesar Rp241 miliar dibanding tahun sebelumnya. Meski begitu, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan bahwa komitmen pelayanan publik kepada masyarakat tidak akan berkurang sedikit pun.
“Pendapatan daerah bakal berkurang cukup besar. Terutama dari komponen Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Tapi pelayanan dasar untuk rakyat tidak boleh ikut menyusut. Justru di masa seperti inilah keberpihakan harus ditunjukkan,” ujar Muchendi saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Hari Jadi ke-80 Kabupaten OKI, Sabtu (11/10).
Muchendi memastikan pemerintah daerah bersama DPRD akan melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran secara selektif agar program prioritas tetap berjalan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
“Tentu dengan adanya efisiensi tersebut kita akan melakukan penyesuaian, realokasi anggaran agar tetap survive dan terus bisa melayani masyarakat,” tegasnya.
Menurut Bupati, keberhasilan menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah penurunan dana tak lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pusat, swasta, hingga dukungan legislatif dan masyarakat.
Gubernur Deru: Utamakan Kebutuhan Super Prioritas
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menghadapi efisiensi akibat penurunan dana transfer tersebut.
“Bukan efisiensinya yang harus didengungkan tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Memilah belanja yang perlu dan tidak perlu, sebagai pejabat politik janji kita kepada masyarakat itu yang super prioritas,” ujar Deru.
Ia menekankan pentingnya kerja sama di antara semua elemen daerah agar tantangan pembangunan bisa dihadapi dengan solid.
“Tantangan yang dihadapi kepala daerah hari ini beda dengan yang dulu kami hadapi bersama Pak Ishak Mekki Bupati OKI pada masanya dan saya Bupati di OKU Timur,” tambahnya.
TKD OKI 2026 Turun Drastis
Kepala DPKAD OKI, Farlidena Burniat, menjelaskan bahwa untuk menutup potensi kekurangan dana, Bupati Muchendi telah memanggil seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menghitung ulang kebutuhan belanja masing-masing instansi.
“Kita juga koordinasi dengan Bappeda untuk menghitung kebutuhan belanja masing-masing OPD. Jadi kita punya kalkulasi pembiayaan APBD dari PAD, mengingat transfer pusat dipastikan terpangkas,” ujarnya.
Menurut data Kemenkeu, alokasi TKD 2026 untuk Kabupaten OKI ditetapkan sebesar Rp 1,908 triliun, turun dari Rp 2,150 triliun pada 2025.
“Jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp 2,150 miliar, maka ada pengurangan dana transfer oleh pemerintah pusat sebesar Rp 241 miliar pada tahun 2026,” ungkapnya.
Abur menegaskan bahwa arah kebijakan tetap mengacu pada Permendagri 86/2017, di mana janji kepala daerah menjadi prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan.
“Prinsipnya, visi-misi kepala daerah harus diwujudkan. Hak-hak pegawai jangan sampai berkurang, jadi efisiensi akan diarahkan ke hal-hal yang tidak langsung menyentuh masyarakat,” tutupnya.
Laporan : Irma
