BERITAPRESS.ID, PALI | Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) serius memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah.
Hal ini terlihat dari langkah Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH yang didampingi Plt. Kepala Dinas Pertanian, Ahmad Jhoni, SP MM meninjau langsung lahan persawahan di Desa Pengabuan, Kecamatan Abab, dan Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tanah Abang, pada Senin (7/4/2025).
Diketahui, Desa Pengabuan memiliki luas lahan persawahan mencapai 1.300 hektare, sementara Desa Harapan Jaya seluas 386 hektare.
Totalnya mencapai 1.686 hektare yang menjadi potensi besar untuk mewujudkan swasembada pangan di Bumi Serepat Serasan.
Saat dikonfirmasi pada Selasa (8/4/2025), Ahmad Jhoni mengungkapkan bahwa Pemkab PALI menargetkan peningkatan pola tanam dari IP 100 (satu kali tanam setahun) menjadi IP 200 (dua kali tanam setahun).
“Ini akan kita mulai dengan pengelolaan air yang lebih baik, baik saat musim hujan maupun kemarau. Infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani juga akan dibuka untuk memudahkan aktivitas dan mengurangi biaya produksi petani,” jelasnya.
Selain itu, aset-aset pertanian seperti gudang penyimpanan beras juga akan dioptimalkan.
“Gudang yang ada bisa digunakan untuk menampung hasil panen raya. Jangan sampai dibiarkan terbengkalai, perlu koordinasi lintas instansi,” tambah Ahmad Jhoni.
Pemkab PALI, lanjutnya, berkomitmen untuk meningkatkan program ketahanan pangan tidak hanya lewat APBD kabupaten, tetapi juga mengupayakan dukungan dari APBD Provinsi, APBN, dana CSR perusahaan, hingga sumber pembiayaan lainnya.
Dorong Swasembada Pangan Lewat Irigasi dan Teknologi Tradisional
“Dengan langkah-langkah ini, PALI menargetkan menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Sumatera Selatan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan visi besar ini,” ucapnya.
Tak hanya fokus pada produktivitas, Pemkab PALI juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan lahan pertanian.
Wakil Bupati Iwan Tuaji menegaskan agar kelompok tani dan pemerintah desa bersinergi dalam melarang alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan sawit atau karet.
“Lahan pertanian harus dijaga. Jangan sampai tergiur dengan konversi lahan yang bisa merugikan masa depan pangan daerah,” ujar Wabup Iwan dalam arahannya.
