BERITAPRESS.ID, LAHAT | Menindaklanjuti surat dari Gerakan Masyarakat Pagar Alam Lahat (Gemapala) terkait rencana aksi damai masyarakat Desa Tunggal Bute pada 1 November 2025, Pemerintah Kabupaten Lahat akhirnya memanggil pihak PT Supreme Rantau Dedap (SERD) untuk melakukan rapat koordinasi.
Rapat tersebut digelar di Oprom Setda Lahat, Kamis (30/10/2025), dipimpin oleh Wakil Bupati Lahat, Widya Ningsih, SH, MH, dengan moderator Asisten I, Rudi Thamrin, SH, MM. Turut hadir Kadis PUPR Mirza Azhary, ST, Kadis PUPPRKPP Limra, ST, Kadis Perhubungan Drs. Deswan Irsyad, M.Pd.I, serta perwakilan dari Bappeda, DLH, DPMD, BKSDA, UPTD Kehutanan Sumsel Wilayah VIII Semendo, Camat Kota Agung Sunandar, ST, MM, Polres Lahat, dan undangan lainnya.
Rapat membahas sejumlah agenda penting, terutama kerusakan jalan di beberapa titik (blink spot) sepanjang sekitar 12 kilometer, serta persoalan tapal batas dan pinjam pakai jalan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Lahat Widya Ningsih menegaskan agar pihak perusahaan segera memperbaiki jalan yang rusak.
“Kasihan masyarakat sekitar yang menjadi korban, karena akses menuju ibu kota kecamatan hanya itu satu-satunya. Jika tidak segera diindahkan, Pemkab Lahat akan mengambil keputusan tegas,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis PUPR Lahat Mirza Azhary, ST, menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat yang dikomandoi Gemapala berfokus pada perbaikan jalan sepanjang 12 km.
“Masalah lain bisa dibahas kemudian. PT SERD selama ini tidak pernah berkoordinasi dengan PUPR, hanya subkontraktor yang datang,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Hazairadi, perwakilan PT SERD Site Support, mengatakan pihaknya akan segera melaporkan hasil rapat ini ke kantor pusat di Jakarta.
“Kita sudah memperbaiki jalan sepanjang 5 kilometer, dan masih ada sekitar 7 kilometer yang belum selesai,” tandasnya.
Laporan: Novita/Tian
