BERITAPRESS.ID, PALEMBANG | Upaya memperkuat tata kelola pendidikan di Sumatera Selatan memasuki babak baru. Forum Komite SMA dan SMK Sumatera Selatan (DPS-FKSS) resmi membentuk tim perumus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta mematangkan struktur kepengurusan dalam rapat di Kantor Dinas Pendidikan Sumsel, Rabu (11/2/2026).
Agenda ini dinilai strategis sebagai langkah awal menuju pengukuhan pengurus tingkat provinsi sekaligus penyelarasan peran komite sekolah, khususnya dalam menyikapi persoalan sensitif terkait sumbangan dan pungutan pendidikan.
Rapat dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Hj. Mondyaboni, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd, dan dihadiri Ketua DPS-FKSS Ir. Suparman Romans, analis pendidikan Dr. H. Riza Pahlevi, M.A., jajaran kepala bidang SMA dan SMK, serta perwakilan komite sekolah dari 17 kabupaten/kota.
Forum Tunggal Komite Tingkat Provinsi
Ketua DPS-FKSS Ir. Suparman Romans menjelaskan, forum ini dibentuk untuk menyatukan langkah seluruh komite SMA dan SMK di Sumatera Selatan dalam satu wadah organisasi dengan standar kerja yang jelas dan terukur.
“Forum ini kami bentuk sebagai fasilitator, mediator, sekaligus pendamping bagi seluruh komite sekolah. Tadi kami menyamakan persepsi agar organisasi ini memiliki arah yang sama dan kekuatan hukum dalam menjalankan peran,” ujar Suparman.
Ia menambahkan, DPS-FKSS mengusung visi “Pendidikan Sumsel yang berkualitas, bermartabat, dan berkeadilan.” Struktur kepengurusan provinsi ditargetkan rampung dalam tiga hari, sementara tim perumus AD/ART diberi waktu satu minggu.
Soroti Zona Abu-Abu Sumbangan dan Pungutan
Dalam rapat tersebut, Suparman menyoroti persoalan perbedaan tafsir antara sumbangan dan pungutan yang kerap menimbulkan kerawanan hukum di sekolah.
“Batas antara sumbangan dan pungutan sangat tipis. Ini sering menjadi celah yang berpotensi menyeret komite sekolah ke persoalan hukum. Apalagi selama ini masing-masing komite memiliki AD/ART yang berbeda. Kita ingin ada standar baku agar aman secara hukum,” katanya.
Menurutnya, komite sekolah memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan sekolah, termasuk aspek pendanaan, tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disdik Dorong Harmonisasi Kebijakan
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Mondyaboni menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan antara sekolah, komite, dan pemerintah daerah agar tidak ada keraguan dalam pelaksanaan program pendidikan.
Ia berharap DPS-FKSS menjadi forum yang efektif untuk memperkuat koordinasi dan memberikan kepastian regulasi bagi seluruh pemangku kepentingan.
Menuju Pengukuhan Pengurus
Analis pendidikan Dr. Riza Pahlevi menilai pembentukan forum tunggal tingkat provinsi ini sebagai momentum penting untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih akuntabel dan terstandarisasi.
“AD/ART yang seragam akan menjadi fondasi hukum yang kuat dan memberikan kepastian bagi seluruh komite SMA dan SMK,” ujarnya.
Setelah struktur kepengurusan dan AD/ART dirampungkan, DPS-FKSS dijadwalkan menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus provinsi. Forum ini ditargetkan menjadi rujukan utama bagi komite sekolah dalam menjalankan fungsi pengawasan, transparansi, serta dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Selatan.
Laporan : Putra
