BERITAPRESS, LAHAT | Persoalan seringnya pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Lahat kembali menjadi sorotan di DPRD Lahat. Komisi II DPRD Lahat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Manager PT PLN Lembayung Lahat untuk membahas alasan di balik pemadaman listrik yang kerap terjadi.
Masalah pemadaman listrik ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Lahat, tetapi juga oleh warga di 24 kecamatan di Kabupaten Lahat. Terutama bagi masyarakat di daerah pelosok, yang bahkan bisa mengalami pemadaman lebih lama daripada aliran listrik yang hidup dalam sehari.
Meskipun PLN telah melakukan pemangkasan pohon sebagai salah satu upaya mengatasi gangguan, serta persoalan ini sering dibahas di DPRD Lahat, namun pemadaman listrik masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan.
Ketua Komisi II DPRD Lahat, Tommy Pandrika, SH, mengatakan bahwa sudah lebih dari setahun masyarakat Kabupaten Lahat resah dengan kondisi ini. Pemadaman yang terus menerus mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk sekolah, tidak kunjung diatasi oleh PLN Lembayung Lahat. Padahal, potensi Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendukung pasokan listrik di Kabupaten Lahat sangat melimpah, dengan adanya dua PLTU dan satu PLTA.
“Pemadaman terus-menerus sudah sangat mengganggu. Lahat sudah dalam kondisi darurat listrik. Program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan SDA yang ada, tetapi PLN belum bisa memanfaatkannya secara maksimal,” kata Tommy, Selasa (12/11/2024).
Serupa dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Lahat, Sutra Imansyah, SE, yang menuturkan bahwa pemadaman listrik sudah sangat menghambat aktivitas masyarakat. Dalam satu hari, pemadaman bisa terjadi hingga lima kali dengan durasi yang cukup lama. Sutra berharap agar PLN memberikan penjelasan yang jelas terkait masalah ini, bahkan berhak atas ganti rugi jika pemadaman merugikan masyarakat.
“Pohon yang dianggap mengganggu sudah dipangkas habis, tapi pemadaman masih saja terjadi. Kami berharap PLN lebih responsif dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut,” tegas Sutra Imansyah.
Manager PT PLN Lembayung Lahat, Bayu Landini, mengakui adanya masalah tersebut dan menjelaskan bahwa meskipun suplai energi listrik di Kabupaten Lahat sudah berlebih, jaringan distribusi utama masih mengalami gangguan. Penyebab utama gangguan tersebut adalah adanya pohon yang masih berada dekat dengan kabel listrik, serta faktor cuaca seperti sambaran petir atau angin kencang yang menyebabkan ranting pohon jatuh dan menyentuh jaringan listrik.
“Di Kecamatan Merapi Barat dan Merapi Selatan, gangguan sering terjadi karena kabel putus akibat sambaran petir atau angin kencang yang menyebabkan ranting pohon terbang dan menempel di jaringan listrik,” jelas Bayu.
Bayu juga mengungkapkan bahwa di Kecamatan Lahat Selatan, Tanjung Tebat, dan SP 2, gangguan sering terjadi karena perkebunan sawit yang berada dekat dengan jaringan listrik. Sementara itu, di Kecamatan Kikim Barat, Kikim Selatan, Kikim Tengah, dan Muara Payang, yang masuk dalam jaringan distribusi dari Kabupaten Empat Lawang, pemadaman sering dilakukan oleh PLN Empat Lawang.
“Seringkali ketika kami akan melakukan pemangkasan, warga meminta ganti rugi. Padahal, untuk jaringan listrik yang distribusinya ke pelanggan, kami tidak memberikan ganti rugi. Ganti rugi hanya diberikan jika gangguan terjadi pada jaringan SUTET,” tambah Bayu.
Hingga rapat dengar pendapat selesai, belum ditemukan solusi konkret terkait masalah pemadaman listrik yang dialami masyarakat. Komisi II DPRD Lahat berencana untuk melakukan reses ke masyarakat dalam waktu dekat guna mendengar langsung keluhan dan mencari solusi yang lebih efektif.
