BERITAPRESS.ID, LAHAT | Persoalan upah layak, dugaan pencurian upah, hingga perlindungan jaminan sosial bagi buruh sawit menjadi sorotan dalam Seminar Publik Koalisi Buruh Sawit (KBS) yang digelar di Ballroom Hotel Santika Lahat, Senin (28/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas kondisi ketenagakerjaan dan perlindungan buruh sawit di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Lahat.
Seminar dihadiri Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, S.H., M.H., Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lahat Mustafa Nelson, S.Sos., M.Si., yang diwakili Andre, perwakilan Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat Oktadinjaya, S.Pt., M.M., Ketua KBS Sumsel Cecep Wahyudi, Ketua Serikat Buruh Lahat Fauzi Anwar, sejumlah pimpinan serikat buruh, perwakilan Fakultas Universitas Sriwijaya (Unsri), serta unsur lainnya.
Dalam pemaparannya, Ismet Inani menyampaikan bahwa KBS telah melakukan riset terkait upah layak, dugaan pencurian upah, dan jaminan sosial bagi buruh sawit di Sumatera Selatan.
Hasil riset tersebut, menurut Ismet, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus mendorong perbaikan kondisi kerja dan pemenuhan hak-hak buruh sawit.
Sementara itu, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih yang mewakili Bupati Lahat Bursah Zarnubi menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan dan perkebunan.
Menurut Widia, persoalan yang muncul di sektor perkebunan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Pemerintah, perusahaan, serikat buruh, dan masyarakat perlu membangun komunikasi untuk mencari solusi bersama.
“Jangan bila ada masalah OPD terkait baru muncul. Untuk itulah Disnaker dan Dinas Perkebunan hendaknya berkoordinasi dengan para serikat supaya benang merahnya ketemu,” ujar Widia.
Widia juga menyinggung sejumlah persoalan di sektor perkebunan, mulai dari sengketa lahan hingga berbagai polemik yang terjadi di lapangan. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan ruang dialog antara pemerintah, perusahaan, dan serikat buruh.
Ia menilai sektor perkebunan sawit merupakan salah satu komoditas penting bagi Kabupaten Lahat. Karena itu, kondisi serta kesejahteraan para pekerja yang menggantungkan hidup di sektor tersebut perlu menjadi perhatian bersama.
Dalam kesempatan itu, Widia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat telah melakukan pembayaran pembebasan lahan dari PT Aditarwan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menangani persoalan pertanahan.
Sementara terkait dugaan pencurian upah, Widia mendorong agar persoalan tersebut dikomunikasikan bersama pihak perusahaan sehingga dapat dibahas dan dicari penyelesaian yang sesuai.
“Semoga adanya KBS ini dapat menyejahterakan buruh sawit yang ada di Kabupaten Lahat,” pungkas Wabup.
Seminar publik KBS diharapkan menjadi ruang dialog berkelanjutan antara pemerintah, perusahaan, serikat buruh, akademisi, dan aktivis dalam membahas persoalan ketenagakerjaan di sektor perkebunan sawit.
Forum tersebut juga diharapkan mendorong pemenuhan hak-hak buruh, terutama hak atas upah yang layak, perlindungan dari dugaan praktik pencurian upah, serta akses terhadap jaminan sosial.
Laporan : Andes
