BERITAPRESS, ID FAKFAK/Kunjungan kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Republik Indonesia (BP3OKP-RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak, Selasa (5/8/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) membahas pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Fakfak.
FGD ini menjadi bagian dari upaya sinkronisasi program percepatan pembangunan Papua periode 2025–2029 (RAPPPP) terhadap dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD Kabupaten Fakfak, demi memastikan keberlanjutan program prioritas dan pemanfaatan dana Otsus yang terarah.
Dalam sambutannya, Bupati Fakfak Samaun Dahlan menekankan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum evaluatif yang serius.
Ia menginstruksikan seluruh pimpinan OPD, sekretaris, hingga penyusun program untuk hadir penuh tanggung jawab karena hasil forum ini akan disampaikan langsung ke Presiden Republik Indonesia.
“Kita harus buktikan bahwa dana Otsus di Kabupaten Fakfak benar-benar menyentuh masyarakat. Forum ini adalah ruang bagi kita untuk bertanggung jawab kepada rakyat dan negara,” tegas Bupati.
Ia menyampaikan beberapa capaian program yang menggunakan dana Otsus, seperti program berobat gratis yang dimulai sejak April 2025. Program ini mencakup makan gratis bagi pasien dan dua pendamping, serta dukungan obat-obatan yang kini tersedia dan dikelola langsung rumah sakit.
Selain itu, program sekolah gratis juga telah dijalankan dengan menyediakan seragam lengkap, sepatu, tas, dan atribut sekolah bagi siswa baru di PAUD, SD, SMP, dan SMA baik negeri maupun swasta tanpa membedakan latar belakang OAP dan non-OAP. Pemerintah daerah juga menanggung SPP dan biaya pembangunan bagi siswa baru.
Bupati juga memaparkan program beasiswa yang telah dialokasikan untuk 1.500 mahasiswa, mayoritas berasal dari kelompok OAP, termasuk dukungan biaya tiket dan uang saku bagi siswa afirmasi.
“Ketiga program ini adalah bukti bahwa Otsus tidak hanya dibicarakan di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ucap Bupati.
Ia pun menyarankan agar seluruh program Otsus dilengkapi identitas visual khusus seperti logo atau stiker, agar masyarakat bisa mengenali bahwa program tersebut bersumber dari dana Otsus, sebagai bentuk transparansi dan edukasi publik.
Bupati juga mengangkat persoalan ketimpangan pendapatan antara dokter spesialis PNS dan non-PNS. Ia meminta agar pemerintah pusat dan provinsi dapat menyusun regulasi yang adil untuk mendorong semangat kerja dan pelayanan tenaga medis di daerah.
“Kami mohon bimbingan dari BP3OKP-RI dan semua pihak terkait, agar pelaksanaan Otsus di Fakfak berjalan lebih baik ke depan dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. (IB).
