BANDUNG itu ibarat etalase kafe estetik di Instagram, sudut kotanya fotogenik, kopinya punya nama ribet tapi rasanya juara, dan warganya kreatif sampai bisa bikin sandal jepit jadi karya seni. Pendek kata, Bandung sering dipuja sebagai kota wisata, kota kreatif, bahkan kota ramah lingkungan.
Namun, seperti rumah kontrakan yang ruang tamunya kinclong tapi dapurnya amburadul, urusan sampah di Kota Bandung ternyata masih bikin geleng-geleng kepala.
Fakta pahit itu tercium secara harfiah ketika Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, turun langsung meninjau TPS Batu Rengat dan Pasar Caringin.
Bukan untuk ngopi atau foto OOTD, melainkan untuk memastikan satu hal penting udara yang dihirup warga tidak berubah jadi bonus asap pembakaran sampah. Hasilnya? Operasional insinerator yang melampaui baku mutu emisi diminta berhenti seketika. Gaspol rem tangan ditarik.
Di sinilah kontras itu terasa nyata. Di satu sisi, Bandung menjual mimpi hijau eco city, kota berkelanjutan, kota masa depan. Di sisi lain, data KLH/BPLH menunjukkan tingkat pengelolaan sampah baru mentok di angka 22 persen.
Sisanya? entah sedang mengembara ke mana, yang jelas, sebagian masih berakhir di TPS, menunggu nasib, sambil menguap perlahan ke udara.
Angka 22 persen itu bukan sekadar statistik, sebab seperti nilai rapor merah yang ditempel di papan pengumuman. Untuk ukuran kota besar dengan segudang ide kreatif, capaian ini jelas belum membanggakan.
Menteri Hanif pun tak berbasa-basi. Solusi sampah, kata dia, tak boleh mengorbankan kualitas udara. Jangan sampai warga disuruh menghirup “inovasi” yang ternyata beraroma polusi.
Ironisnya, teknologi sering dianggap juru selamat. Mesin didatangkan, cerobong berdiri, lalu sampah dianggap selesai. Padahal, kalau teknologinya melenceng dari standar, yang lahir bukan solusi, melainkan masalah baru. Insinerator tanpa kendali ibarat memasak tanpa resep: bisa matang, bisa juga gosong dan bikin seisi rumah bau.
Bandung pun kembali dihadapkan pada PR klasik, yaitu sistem pengelolaan sampah bukan cuma soal alat canggih, tapi soal kebiasaan. Menteri Hanif mendorong pemilahan dari sumber dari rumah tangga.
Artinya, sebelum sampah berwisata ke TPS, ia sudah tahu peran hidupnya mana yang bisa didaur ulang, mana yang bisa diolah, dan mana yang sebaiknya tidak ikut-ikutan.
Di sinilah konsep Refuse Derived Fuel (RDF) masuk sebagai opsi. Sampah bernilai kalor tinggi bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif, tentu dengan catatan, dipilah dengan benar dan dikelola sesuai aturan. Tanpa itu, RDF hanya akan jadi singkatan keren tanpa dampak nyata. Seperti menu kafe mahal yang namanya asing, tapi rasanya biasa saja.
Yang menarik, pesan Menteri sebenarnya sederhana tapi menohok, pusat siap mendampingi, tapi tanggung jawab utama ada di pemerintah daerah.
Undang-undang sudah jelas, kewenangan sudah di tangan, pengawasan ketat bukan untuk cari-cari salah, melainkan untuk memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat tidak sekadar jargon di baliho.
Bagi warga, persoalan ini bukan debat teknis. Ini soal napas sehari-hari. Soal anak-anak yang bermain di sekitar pasar, pedagang yang seharian berjualan, dan warga yang tinggal tak jauh dari TPS. Mereka tidak minta kota sempurna, cukup kota yang tidak bikin paru-paru kerja lembur.
Oleh sebab itu, Bandung tetap kota kreatif, apalagi kopinya tetap enak, bahkan wisatanya tetap ramai. Kreativitas sejati seharusnya tidak berhenti di desain kafe atau festival, melainkan menjalar sampai ke urusan paling dasar mengelola sisa hidup kita sendiri.
Pada akhirnya, pengelolaan sampah adalah cermin. Ia memantulkan seberapa serius sebuah kota merawat warganya, bukan citranya. Sebab kota ramah lingkungan bukan yang paling sering menyebut kata “hijau” melainkan yang paling konsisten menjalankannya.
Pepatah lama bilang “Karena nila setitik, rusak susu sebelanga.” Jangan sampai segudang prestasi Bandung ternoda oleh sampah yang tak terurus. Kota boleh kreatif setinggi langit, tapi kalau urusan paling dasar masih berantakan, yang jatuh tetap warganya. (***)
