BERITAPRESS, PALEMBANG | Sebagai bukti kecintaan terhadap masyarakat Sumatera Selatan, pasangan calon Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya dan calon Wakil Gubernur Hj. RA Anita Noeringhati (Matahati) membagikan 300 paket sembako dalam program tebus murah. Acara pembagian tersebut berlangsung di Gedung Shinta, Kelurahan 7 Ulu, Palembang, pada Rabu (6/11).
Anita Noeringhati yang hadir langsung dalam acara tersebut menjelaskan bahwa program tebus murah adalah bagian dari komitmen pasangan Matahati untuk selalu mendukung masyarakat. Menurutnya, program ini sangat dibutuhkan oleh warga, terutama dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
“Saya sengaja hadir untuk acara tebus murah ini karena memang program Matahati yang selalu dilakukan. Semoga kedepannya, bukan hanya sembako yang bisa kami berikan, tetapi kami juga ingin memberdayakan masyarakat dengan bantuan permodalan agar mereka dapat mandiri dalam mencari nafkah,” ujar Anita.
Lebih lanjut, Anita menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pasangan Matahati adalah pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Program ini, menurutnya, tidak hanya tentang pemberian bantuan, tetapi juga pendidikan, pelatihan, dan akses permodalan yang lebih baik. “Kami ingin ada sinergitas antara perbankan, koperasi, UMKM, serta OPD provinsi dan OPD perdagangan untuk mendukung UMKM di Sumsel,” tambahnya.
Tokoh pemuda Palembang yang juga Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK), Arifin Kalender, menyatakan bahwa acara pembagian sembako ini merupakan bagian dari kampanye dialogis pasangan Matahati. Selain itu, ia juga mengenalkan berbagai program unggulan pasangan Matahati, seperti sekolah dan berobat gratis, yang menjadi prioritas dalam visi mereka untuk Sumsel yang lebih baik.
“Program tebus murah 300 paket sembako ini adalah bagian dari kampanye kami, yang sekaligus untuk lebih dekat dengan masyarakat dan mengenalkan berbagai program unggulan kami,” kata Arifin Kalender.
Pembagian sembako ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi warga Kelurahan 7 Ulu, khususnya dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu. (*)
