Berita

Aksi Nyata Anggota DPRD Papua Barat Iskandar Tassa Jemput Aspirasi Warga di Ujung Pesisir Fakfak

×

Aksi Nyata Anggota DPRD Papua Barat Iskandar Tassa Jemput Aspirasi Warga di Ujung Pesisir Fakfak

Sebarkan artikel ini

BERITAPRESS, ID FAKFAK/Anggota DPRD Provinsi Papua Barat sekaligus Ketua DPW PKB Papua Barat, Iskandar Tassa, A.Md, menunjukkan dedikasi nyata dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.

Melalui agenda Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Iskandar selama sepekan penuh terjun langsung mengunjungi konstituen di wilayah-wilayah pelosok Kabupaten Fakfak, (25/2/2026).

​Perjalanan reses kali ini bukan tanpa tantangan. Untuk menjangkau titik-titik di Distrik Kokas dan Distrik Teluk Patipi dan Distrik Pariwari, Iskandar harus menempuh jalur laut dengan kondisi ombak yang menantang.

Untuk kegiatan yang berpusat di Kampung Torea, Kampung Kei Pulau Panjang, Ugar, Offi, dan Mawar ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah serta kebutuhan prioritas mereka.

Berdasarkan hasil pertemuan, aspirasi masyarakat didominasi oleh tiga sektor utama infrastruktur pesisir, penguatan ekonomi nelayan, dan pendidikan.

​Beberapa poin krusial yang dicatat oleh Iskandar Tassa meliputi pembangunan talud pemecah ombak dan jalan lingkungan, pengadaan alat tangkap, perahu jongsong, kemudian bantuan modal usaha bagi UMKM lokal, pengadaan jaringan air bersih, serta bantuan sosial lainnya dan dukungan beasiswa dan bantuan fasilitas pendidikan bagi anak-anak di kampung.

​Tak sekadar menyerap aspirasi, Iskandar Tassa juga menyisipkan aksi sosial dengan membagikan bantuan sembako kepada warga di setiap lokasi kunjungan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihan.

​”Perjalanan yang menantang ini adalah bentuk komitmen saya. Semua usulan, mulai dari pembangunan talud, bantuan nelayan, hingga pendidikan, akan kami bawa ke meja dewan untuk dicanangkan dan diwujudkan,” tegas Iskandar Tassa.

​Iskandar memastikan bahwa seluruh masukan berharga ini akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan anggaran dan kebijakan di tingkat Provinsi Papua Barat.

Langkah ini menegaskan kembali peran DPRD sebagai jembatan penghubung yang kokoh antara pemerintah dan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil. (IB).