Scroll untuk baca artikel
FakfakPapuaPress

Reses III Tahun 2026 di Fakfak, Anggota DPR Papua Barat Clifford Ndandarmana Serap Aspirasi Masyarakat

×

Reses III Tahun 2026 di Fakfak, Anggota DPR Papua Barat Clifford Ndandarmana Serap Aspirasi Masyarakat

Sebarkan artikel ini

BERITAPRESS. ID, FAKFAK|Reses III Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Clifford Hendrik Ndandarmana, S.E.,  di Kabupaten Fakfak untuk menyerap aspirasi masyarakat selain itu menyampaikan perkembangan tindak lanjut aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui Reses I dan II.

Momentum reseses ini menjadi komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Fakfak agar dapat diakomodasi dalam program pembangunan daerah, khususnya pada tahun anggaran 2027,(19/11/2026).

Clifford menjelaskan, sejumlah usulan masyarakat yang sebelumnya disampaikan telah mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Bahkan, beberapa di antaranya mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

Program tersebut meliputi pembangunan tiga rumah ibadah dan penyediaan satu unit bak penampung air sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Tiga rumah ibadah yang menjadi perhatian yakni Gereja Katolik Paroki Bernadeth di Kampung Mamur, Gereja GKI di Waserat, serta Gereja GKI Hana di Kampung Air Besar.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur air bersih diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat, khususnya di wilayah Distrik Fakfak Timur.

Menurut Clifford, pengembangan SPAM perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi geografis serta kebutuhan teknis di lapangan. Sumber air yang berada di kawasan Air Besar membutuhkan dukungan infrastruktur pompa dan bak penampung agar distribusi air dapat menjangkau permukiman masyarakat.

“Untuk jalur pipanisasi, pembangunan yang telah berjalan pada 2026 akan dilanjutkan secara bertahap. Target berikutnya pada 2027 adalah pengembangan jaringan dari Wayati menuju wilayah timur, termasuk Kalamanuk dan kawasan sekitarnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, koordinasi dengan instansi teknis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan pihak pengelola terkait, telah dilakukan guna memastikan perencanaan pembangunan disusun secara terukur, baik dari aspek teknis maupun kebutuhan anggaran.

Selain sektor air bersih dan rumah ibadah, program penerangan jalan juga menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang diperjuangkan. Sejumlah titik di wilayah Fakfak Tengah dan Fakfak Timur direncanakan menjadi sasaran peninjauan teknis untuk menentukan lokasi pemasangan lampu jalan sesuai ketersediaan anggaran.

Clifford juga menyoroti kebutuhan pembangunan talud di Kampung Sakartemin. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut cukup mendesak mengingat adanya ancaman abrasi dan luapan kali yang berpotensi membahayakan fasilitas umum, termasuk balai kampung.

Ia berharap usulan pembangunan talud tersebut mendapat perhatian pemerintah melalui pembahasan anggaran induk maupun anggaran perubahan, sehingga potensi kerusakan fasilitas umum dan lingkungan permukiman masyarakat dapat diantisipasi sejak dini.

Lebih lanjut, Clifford menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban politik untuk memastikan setiap aspirasi yang disampaikan memperoleh kejelasan tindak lanjut.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai usulan yang sudah direspons pemerintah, mana yang telah direalisasikan pada 2026, serta program yang diproyeksikan untuk tahun 2027,” ujarnya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Clifford juga menyambangi sejumlah wilayah, di antaranya Kampung Mamur, Waserat, dan Air Besar. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari perencanaan program pemerintah.

Clifford berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun dapat terus dikawal melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. (IB).