BERITAPRESS.ID, PALEMBANG | Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk berperan aktif memperkuat pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) di era digital.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, mulai dari penyebaran berita bohong, manipulasi informasi, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
Pesan tersebut disampaikan Bursah saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bawaslu Campus Connect bertema “Generasi Digital, Demokrasi Transparan, Awasi Bersama Sukseskan Pemilu yang Berintegritas” di Tower Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Selasa (17/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Bursah mengatakan pengawasan pemilu tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme konvensional. Pemanfaatan teknologi digital, penguatan literasi masyarakat, serta keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang transparan dan berintegritas.
Menurutnya, era digital menuntut seluruh lembaga, termasuk lembaga pengawas pemilu, untuk terus beradaptasi. Teknologi harus dimanfaatkan untuk mempermudah pengawasan, mempercepat penanganan laporan, serta meningkatkan keterbukaan informasi.
“Pemilu ke depan pasti akan memanfaatkan platform digital. Ini sudah menjadi keniscayaan. Seluruh kelembagaan akan menggunakan prinsip-prinsip digital, termasuk dalam pengawasan,” ujar Bursah.
Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi bukan semata-mata mengikuti perkembangan zaman, melainkan menjadi upaya membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bursah juga mengingatkan ancaman penyalahgunaan teknologi deepfake, yakni manipulasi wajah dan suara seseorang menggunakan kecerdasan buatan.
Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat video maupun rekaman suara palsu yang seolah-olah menampilkan calon kepala daerah, calon anggota legislatif, atau pejabat publik sedang menyampaikan pernyataan tertentu.
“Bayangkan jika wajah seseorang diubah dan dipasangkan dengan tubuh orang lain, kemudian dibuat seolah-olah menyampaikan pernyataan tertentu. Begitu juga suara yang dimanipulasi sehingga seakan-akan seorang tokoh menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bursah mendorong pembentukan patroli digital guna memantau berbagai potensi pelanggaran dan kejahatan siber selama tahapan pemilu.
Selain itu, ia mengusulkan pengembangan platform digital terintegrasi yang dapat mendukung kerja jajaran pengawas pemilu dalam mendokumentasikan, memantau, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran di ruang digital.
Menurutnya, penguatan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Sebab, secanggih apa pun perangkat yang digunakan, tetap diperlukan pemahaman dan kecermatan manusia dalam mengidentifikasi informasi yang benar maupun yang telah dimanipulasi.
Lebih lanjut, Bursah mengungkapkan APKASI berencana membuka ruang diskusi bersama para kepala daerah dengan melibatkan tenaga ahli di bidang teknologi digital.
Forum tersebut diharapkan menjadi sarana berbagi pengetahuan, meningkatkan literasi digital, sekaligus membahas peluang pengembangan platform yang mendukung ekosistem pengawasan pemilu.
“Nanti kami akan mengundang para ahli digital untuk membahas pembelajaran literasi digital dan pengembangan platform dalam ekosistem pengawasan Pemilu. Kami juga akan membuka forum diskusi agar gagasan seperti ini bisa terus dikembangkan,” ungkapnya.
Bursah berharap, kegiatan edukasi seperti Bawaslu Campus Connect dapat mendorong tumbuhnya kesadaran generasi muda untuk mengambil bagian dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengawal proses pemilu yang berintegritas. (Put)























