OPINI : Suardi Idris
BERITAPERS, ID OKU Selatan—
Setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan kembali mengumumkan deretan proyek pembangunan fisik. Mulai dari jalan, jembatan, irigasi, drainase, talud, gedung, hingga pembangunan sarana publik dan normalisasi sungai, anggaran yang disiapkan tidak sedikit.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Pembangunan yang sama seringkali dikerjakan berulang kali di lokasi yang sama dengan alasan yang hampir selalu seragam: bencana alam. Hal ini diungkapkan Adi, seorang warga Muaradua.
“ Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah kerusakan infrastruktur ini murni disebabkan faktor alam, atau justru mencerminkan kegagalan dalam perencanaan dan pematangan pekerjaan sejak awal, ” ujarnya.(Selasa 27/01/2026)
Seperti contoh Pembangunan drainase, yang seharusnya menjadi solusi pengendalian banjir, justru kerap tidak berfungsi optimal. Saluran air dangkal, konstruksi lemah, dan tidak terhubung dengan sistem drainase kawasan secara menyeluruh, menyebabkan genangan tetap terjadi.
Akibatnya, kerusakan muncul dan proyek kembali dianggarkan pada tahun berikutnya. Pola serupa juga terjadi pada pembangunan jalan, talud, irigasi, dan jembatan, tegas Adi.
Fakta bahwa proyek-proyek tersebut terus diulang dengan dalih kerusakan akibat bencana seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Wilayah OKU Selatan bukanlah wilayah baru dari sisi geografis dan potensi bencana.
Curah hujan, kontur tanah, hingga aliran sungai adalah variabel yang seharusnya menjadi dasar utama setiap perencanaan teknis.
“ Jika kerusakan terus terjadi, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya alam, tetapi juga kualitas kajian teknis, spesifikasi konstruksi, serta keseriusan pengawasan,” jelas Adi.
Lebih lanjut Adi menyampaikan, contoh kasus paling nyata terjadi juga pada Proyek Normalisasi Sungai yang menelan anggaran besar. Tujuannya jelas, menahan laju erosi dan mencegah longsor.
Namun ironisnya, struktur bendungan yang dibangun dari tumpukan batu justru hanyut hanya dalam hitungan bulan.
” Material kembali mengendap di dasar sungai, fungsi hilang, dan anggaran pun habis tanpa hasil yang sepadan, ” bebernya.
Ungkapan kekecewaan juga disampaikan warga lain, Yanto (50), yang menilai proyek semacam ini dikerjakan tanpa pematangan perencanaan yang memadai.
” Lebih jauh, persoalan pembangunan fisik ini tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan proses penyusunan dan pembahasan anggaran,” ujarnya.
Mekanisme anggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif kerap disinyalir sarat kompromi kepentingan. Program pembangunan dimasukkan dengan dalih aspirasi masyarakat, namun realisasinya tidak selalu menjawab kebutuhan paling mendasar warga.
Situasi ini diperparah dengan maraknya belanja nonfisik, seperti kegiatan sosialisasi dan perjalanan dinas, yang menyerap anggaran cukup besar tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.
Ketika anggaran habis terserap, tetapi kualitas pelayanan dan infrastruktur tidak membaik, publik berhak mempertanyakan arah pembangunan daerah ini.
Masyarakat menilai, pembangunan berulang bukan sekadar persoalan teknis, tetapi indikasi lemahnya tata kelola pemerintahan.
“ Ketika kegagalan perencanaan tidak dievaluasi secara terbuka dan proyek bermasalah terus diulang, pembangunan berpotensi berubah menjadi siklus pemborosan anggaran yang dilegitimasi oleh alasan bencana alam,” tambahnya.
Sudah saatnya pemerintah daerah bersikap jujur dan terbuka kepada publik. Evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan, proses penganggaran, hingga pengawasan pelaksanaan proyek harus dilakukan secara transparan.
Tanpa langkah tegas, pembangunan di OKU Selatan hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat terus menerima infrastruktur yang rapuh dan tidak tahan lama.
Pembangunan sejatinya adalah janji negara kepada rakyat. Jika janji itu terus diingkari oleh perencanaan asal-asalan dan penganggaran yang sarat kepentingan, yang runtuh bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga kepercayaan publik.(SR)
