Komandan Kodim (Dandim) 1803/Fakfak, Letkol Inf Wahlin Rahman, S.Pd., menghadiri upacara pelepasan resmi para penyuluh pertanian Kabupaten Fakfak ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Acara yang menjadi tonggak sejarah penguatan ketahanan pangan ini dipimpin langsung oleh Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., bertempat di Gedung Winder Tuare, Fakfak Selatan, Jumat (23/1/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah strategis menyusul perubahan status kepegawaian penyuluh pertanian menjadi di bawah naungan pemerintah pusat, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk menciptakan satu komando yang lebih solid dalam mencapai swasembada pangan nasional.
Bupati Fakfak dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi para penyuluh yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendampingi petani lokal. Ia menekankan bahwa meski secara administratif kini beralih ke pusat, semangat untuk membangun bumi Fakfak tidak boleh pudar.
Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf Wahlin Rahman menegaskan bahwa Kodim 1803/Fakfak memberikan dukungan penuh terhadap transisi ini. Menurutnya, sinergi antara TNI dan penyuluh pertanian selama ini telah berjalan baik di lapangan dan harus terus ditingkatkan.
”TNI AD, khususnya Kodim 1803/Fakfak, siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami akan selalu hadir mendampingi program pertanian dan swasembada pangan agar kesejahteraan masyarakat di wilayah Fakfak dapat meningkat secara berkelanjutan,” ujar Dandim.
Acara pelepasan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan pejabat daerah, di antaranya:
- Amir Rumbouw, S.T. (Ketua DPRK Fakfak)
- AKBP Dr. Hendriyana, S.E., M.H. (Kapolres Fakfak)
- Arif H. Rumagesan, S.Sos., M.AP. (Asisten I Setda Fakfak)
- Para Kepala OPD terkait dan Satgas Swasembada Pangan.
Transisi ini diharapkan menjadi mesin penggerak baru bagi produktivitas pertanian di Kabupaten Fakfak, sekaligus mempererat kolaborasi antara Pemerintah Daerah, TNI-Polri, dan Kementerian Pertanian dalam menjaga kedaulatan pangan di wilayah Papua Barat. (IB).
