SERTIFIKASI kerja murah dan mudah diakses kini semakin ditekankan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja bagi semua lapisan masyarakat.
Gagasan ini terasa relevan di tengah dunia kerja yang makin kompetitif, di mana pengakuan kompetensi menjadi kunci penting agar tenaga kerja lebih percaya diri melangkah.
Orang tua dulu sering berpesan, “Kalau bekal cukup, perjalanan jadi ringan.” Sertifikat kompetensi ibarat bekal itu, bukan sekadar kertas berstempel, tapi tanda bahwa seseorang sudah siap bekerja sesuai standar.
Ketika Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dilaman resmi kemnaker.go.id menegaskan sertifikasi harus murah dan mudah diakses, termasuk untuk penyandang disabilitas, pesan yang sampai jelas pintu kesempatan perlu dibuka lebih lebar.
Kemudahan akses sertifikasi memberi ruang bagi lebih banyak orang untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tenaga kerja tidak lagi sekadar mengandalkan cerita pengalaman, tetapi memiliki bukti konkret atas kompetensi yang dimiliki.
Hal ini untuk membantu pekerja melangkah lebih percaya diri dan memudahkan dunia usaha menemukan SDM yang sesuai kebutuhan.
Bagi penyandang disabilitas sendiri, perhatian terhadap akses sertifikasi menjadi langkah positif yang patut diapresiasi, sebab di dunia kerja modern itu menuntut keahlian, dan ketika kesempatan untuk membuktikan keahlian itu dibuka secara setara.
Oleh sebab itu potensi yang selama ini tersembunyi bisa tampil ke permukaan. Seperti kata pepatah, “Di mana ada kemauan, di situ ada jalan,” pemerintah sedang berusaha meratakan jalan itu.
Sehingga capaian sertifikasi profesi yang mencapai jutaan orang menunjukkan sistem yang terus bergerak maju. Angka tersebut bukan hanya statistik, namun gambaran bahwa pengakuan kompetensi semakin mendapat tempat.
Bahkan ketika semakin banyak tenaga kerja tersertifikasi, kualitas SDM nasional ikut terangkat dan kepercayaan dunia kerja semakin kuat.
Jadi, sertifikasi kerja murah dan mudah diakses itu juga memberi dampak positif bagi daya saing nasional.
Apalagi, tenaga kerja yang kompetensinya diakui akan lebih siap bersaing, baik di dalam negeri maupun di kancah global. Ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Peran pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP menjadi krusial dalam memastikan proses sertifikasi berjalan lancar, transparan, dan menjangkau berbagai kalangan.
Dengan dukungan lembaga sertifikasi profesi, standar kompetensi dapat diterapkan secara konsisten sekaligus tetap ramah bagi peserta.
Akhirnya, sertifikasi bukan sekadar program, melainkan jembatan menuju masa depan kerja yang lebih baik, saat akses dipermudah dan biaya terjangkau, semakin banyak tenaga kerja yang bisa melangkah maju tanpa ragu. Dunia usaha pun diuntungkan karena mendapatkan SDM yang siap pakai dan teruji.
Oleh karena itu. dorongan agar sertifikasi kerja murah dan mudah diakses merupakan langkah positif yang patut didukung bersama.
Upaya ini membuka ruang partisipasi lebih luas, memperkuat kepercayaan diri tenaga kerja, dan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi.
“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.” Dengan kerja bersama antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan masyarakat, sertifikasi kerja dapat menjadi jalan terang menuju dunia kerja yang inklusif, kompetitif, dan bermartabat bagi semua. (***)
