BERITAPRESS, ID FAKFAK/ Koordinator Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, menegaskan pentingnya pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara tepat sasaran dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja BP3OKP-RI ke Kabupaten Fakfak, yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Program Percepatan RAPPPP periode 2025–2029 terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Sinkronisasi RAPPPP dan RPJMD adalah langkah penting agar pelaksanaan Otsus tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan dengan arah pembangunan daerah,” ujar Irene Manibuy, Selasa (5/7/2025).
Irene juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Fakfak yang berhasil menyalurkan Dana Otsus Tahap I Tahun 2025 pada 31 Juli, meskipun mengalami keterlambatan dari jadwal ideal.
“Kami memberi penghargaan atas kerja keras Bapak Bupati dan jajaran, juga KPPN Fakfak yang aktif mendampingi sampai larut malam. Fakfak bisa menjadi contoh untuk daerah lain yang masih mengalami kendala,” ucapnya.
Ia juga menyoroti masih adanya hambatan umum dalam pengelolaan Dana Otsus, seperti OPD yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban, belum menyusun RKP, hingga tidak aktif menginput data ke sistem Kemenkeu.
“Masih banyak OPD yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban tahun lalu, tidak menyusun RKP, atau tidak aktif dalam proses input data ke sistem Kemenkeu. Ini membuat proses salur jadi lambat,” terangnya.
Irene mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap belanja wajib (mandatory spending), termasuk 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk pemberdayaan masyarakat adat.
“Dana Otsus bukan sekadar anggaran, tetapi instrumen afirmatif untuk mempercepat ketertinggalan. Maka pengalokasiannya harus patuh aturan dan berdampak nyata,” katanya.
Selain evaluasi, BP3OKP juga mendorong penguatan program strategis seperti Koperasi Merah Putih untuk UMKM serta pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi lokal. Ia menyebut dua kampung di Fakfak, yaitu Sekban dan Sekru, akan didorong sebagai kampung percontohan.
“Kami ingin semua OPD memahami fungsinya secara tepat demi terwujudnya Papua yang bangkit, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya, (IB).
