BERITAPRESS, MUARA ENIM | Rencana study banding yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Muara Enim ke Desa Penglipuran, Bali, mendapat kritik tajam dari sejumlah aktivis setempat. Kegiatan yang dimaksudkan untuk menambah wawasan mengenai tata kelola pemerintahan desa tersebut dilaksanakan selama empat hari, mulai 12 hingga 16 Desember 2024. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa kegiatan ini lebih mirip liburan bersama keluarga daripada sebuah studi yang bermanfaat bagi pengembangan desa.
Kritikan keras muncul di grup WhatsApp Info Muara Enim, Kamis (12 /12/2024) yang dipenuhi oleh aktivis dan masyarakat setempat. Banyak yang merasa bahwa kegiatan tersebut justru menjadi ajang pemborosan anggaran negara dengan modus study banding. “Ini hanya wisata ke Bali, bukan kegiatan yang menguntungkan desa-desa kami. Kegiatan seperti ini jelas tidak membawa manfaat nyata, hanya menghabiskan uang negara,” ujar salah satu pengguna media sosial yang turut berkomentar.
Imam Suranto, seorang aktivis senior yang juga bagian dari grup tersebut, menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, kegiatan study banding yang dilakukan pada akhir tahun ini di Bali adalah kelanjutan dari kegiatan serupa yang digelar pada tahun sebelumnya, yaitu ke Lombok.
“Sama seperti tahun lalu, mereka tidak membawa hasil yang signifikan. Tidak ada yang diterapkan di desa-desa mereka, kecuali kesenangan pribadi dengan menggunakan anggaran Dana Desa,” ungkap Imam.
Imam juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya pembatasan kegiatan serupa, yang dianggap tidak efektif dan hanya membuang-buang uang negara. “Apakah mereka tidak tahu bahwa kegiatan seperti ini sudah dibatasi oleh Presiden?” tegasnya.
Imam berharap agar aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Muara Enim, segera mengaudit penggunaan anggaran untuk kegiatan study banding yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Muara Enim, Riduan Noviar saat di Konfirmasi membenarkan adanya kegiatan study banding ke Desa Penglipuran, Bali. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan dan kunjungan kerja bagi Kepala Desa.
“Kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pelayanan publik, sumber pendapatan asli desa, dan perencanaan pembangunan desa. Desa Penglipuran dipilih karena merupakan salah satu desa terbaik di Indonesia,” ujar Riduan Noviar, ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan izin dari Bupati Muara Enim.
Solhudin, Kepala Desa Muara Gula Baru sekaligus Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Ujanmas, juga membenarkan bahwa kegiatan tersebut menggunakan dana desa (ADD) sebesar Rp 5,5 juta per kepala desa.
“Anggaran ini digunakan untuk kegiatan dinas. Sementara untuk anggota keluarga yang ikut, itu menggunakan dana pribadi masing-masing,” jelas Solhudin.
Meskipun demikian, kritik terhadap kegiatan ini tetap berlanjut, dengan banyak pihak yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Para aktivis berharap agar ke depan, kegiatan semacam ini lebih bermanfaat bagi pengembangan desa dan tidak sekadar menjadi ajang wisata bagi pejabat desa. (Andi Candra)
