BETITAPRESS, ID FAKFAK/Nasib pilu menimpa ratusan siswa di SD Inpres Dulanpokpok, Kabupaten Fakfak. Aktivitas belajar mengajar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak, kini harus terhenti total. Sekolah tersebut tidak hanya terkendala sengketa hak ulayat, tetapi juga dihantui ancaman keselamatan akibat kondisi bangunan yang sudah tidak layak huni.
Plt. Kepala SD Inpres Dulanpokpok, Aminah, mengungkapkan bahwa gedung lantai dua sekolah tersebut kini dalam kondisi rusak parah. Bagian lantai, plafon, hingga kanopi dilaporkan mulai rapuh dan berisiko runtuh sewaktu-waktu.
“Gedung ini sudah tidak layak lagi dipakai. Kami sangat khawatir, apalagi kalau hujan dan angin kencang. Ini anak-anak orang, kalau terjadi apa-apa siapa yang mau bertanggung jawab?” ujar Aminah dengan nada cemas saat ditemui di lokasi, Senin (26/1).
Pihak sekolah mengaku tidak tinggal diam. Sejak Desember 2025, laporan resmi beserta dokumentasi kerusakan gedung telah diserahkan kepada instansi terkait. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah nyata dari pemerintah untuk meninjau lokasi.
Kondisi ini memaksa para guru melakukan improvisasi ekstrem demi keberlangsungan kelas, mulai dari pembagian jam belajar (shift pagi-siang) hingga mengubah fungsi perpustakaan menjadi ruang guru. Namun, solusi darurat ini tetap tidak mampu menghilangkan risiko fisik yang mengintai setiap saat.
Beban sekolah semakin berat dengan adanya aksi pemalangan (penyegelan adat) oleh pemilik hak ulayat di area belakang sekolah. Aminah menegaskan bahwa pemalangan ini merupakan bentuk desakan agar pemerintah segera hadir menyelesaikan persoalan, baik terkait infrastruktur maupun hak masyarakat adat.
Akibatnya, aktivitas sekolah lumpuh total. Para siswa terpaksa diliburkan hingga ada kepastian keamanan dan kejelasan status lahan.
Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Saleh Hindom, berjanji akan segera turun ke lapangan. Saleh, yang baru menjabat sejak 21 Januari lalu, mengakui baru menerima laporan tersebut pada Senin pagi.
“Saya akan langsung menuju ke SD Inpres Dulanpokpok untuk melihat kondisi riil. Kami akan menginventarisir masukan dari guru dan masyarakat adat untuk merumuskan langkah konkret,” tegas Saleh usai mengikuti rapat koordinasi.
Terkait anggaran perbaikan, Saleh mengakui bahwa SD Inpres Dulanpokpok belum masuk dalam rencana program tahun 2026. Namun, ia berjanji akan mengupayakan solusi khusus melalui komunikasi dengan pimpinan daerah.
“Prinsipnya, pendidikan anak-anak tidak boleh berhenti. Kami akan bicarakan teknisnya agar mereka bisa segera kembali belajar dengan aman,” tutupnya.
Kini, masa depan pendidikan di SD Inpres Dulanpokpok berada di tangan pemerintah. Di tengah dinding yang retak dan atap yang mulai bergoyang, para siswa hanya bisa berharap sekolah mereka tidak benar-benar ambruk sebelum bantuan tiba. (IB).
